DPP PDI Perjuangan memberikan surat teguran keras dan terakhir kepada kader yang terlibat dalam dewan kolonel. Pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan politikus PDIP Johan Budi Sapto Pribowo untuk mendukung pencapresan Puan Maharani.

Surat peringatan ke Dewan Kolonel ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Surat teguran DPP PDIP kepada anggota-anggota dewan kolonel keluar pada 5 Oktober 2022 lalu. Surat itu menjelaskan bila pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART.

Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya

“Sudah dari lama itu dari tanggal 5 Oktober. Sebenarnya surat itu kan penegakan diskplin internal partai ya. Sekjen juga menjelaskan itu tidak ada dewan kolonel di AD/ART partai kan,” kata Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun kepada merdeka.com, Jumat (21/10).

Komarudin menjelaskan, surat tersebut juga menegaskan bahwa urusan pencapresan PDIP merupakan hak prerogatif ketua umum Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, DPP PDIP meminta kader untuk tertib dalam barisan menunggu keputusan Megawati.

“Keputusan kegiatan yang mengarah kepada soal calon presiden 2024 itu adalah kewenangan hak prerogatif ketua umum. Hak prerogatif itu diberikan dalam keputusan Kongres V di Bali,” tegas Komarudin.

Namun, kata Komarudin, tidak diberikan ke semua kader di Fraksi PDIP. Dewan Kehormatan PDIP telah melakukan pengecekan bahwa tidak semua anggota fraksi terlibat langsung dalam dewan kolonel.

“Ada yang tidak ditegur. Ada yang tidak mengerti masalah itu. Kroscek beberapa kan hanya ikut-ikutan saja. Jadi yang beberapa orang yang dikasih teguran keras dan terakhir itu kan karena sudah masuk tahapan teguran keras,” ujar dia.

Selain teguran, ada kader PDIP yang diberi peringatan terakhir karena masalah-masalah sebelumnya. Sehingga bila membuat masalah lagi, kader tersebut terancam dipecat dari PDIP.

“Akumulasi. Jadi sudah dikasih teguran terakhir berarti sebelumnya ada masalah,” tutup Komarudin.

Dewan Kolonel dibentuk dari suara anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung pencapresan Puan Maharani. Gagasan tersebut datang dari Johan Budi. Dewan ini dibentuk bulan Juni 2022 lalu.

Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn

Kelompok penggemar Puan ini juga memiliki basecamp di Jakarta. Kelompok ini berisi anggota DPR PDIP mulai dari Komisi I hingga XI. Tugasnya adalah mendongkrak elektabilitas Puan di daerah pemilihan masing-masing.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Dewan Kolonel menyalahi AD/ART Partai. Namun, Dia menyebut partainya tidak akan menertibkan tim itu karena dianggap tidak eksis.

“Ya karena nggak ada apa yang mau ditertibkan?” kata Hasto.

Dia meminta seluruh kader disiplin dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, dinamika ihwal isu capres sangat kuat. Megawati disebut Hasto kerap mengingatkan kader untuk melihat konteks dalam berpolitik.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *